Banda Aceh – Pemerintah Kota Banda Aceh siap melaksanakan arahan Presiden RI, Mendagri, dan Pj Gubernur Aceh terkait pengendalian inflasi pangan yang diperkirakan akan terjadi di seluruh Indonesia, tak terkecuali Banda Aceh dan Aceh pada umumnya.
Hal tersebut disampaikan Pj Wali Kota Banda Aceh Bakri Siddiq usai mengikuti arahan dari Mendagri Tito Karnavian via zoom dan high level meeting TPID Provinsi Aceh dan Kota Banda Aceh di Gedung Bank Indonesia Perwakilan Aceh, Selasa 23 Agustus 2022.
“Kita siap melaksanakan arahan dari presiden, mendagri, dan pj gubernur, mengingat Banda Aceh sebagai kota perdagangan dan jasa serta menjadi penyumbang 50 persen inflasi di Aceh. Maka dari itu, kebijakan harus segera kita ambil untuk menjaga stabilitas harga dan kendalikan inflasi,” ujarnya.
Terkait ancaman inflasi pangan ke depan, tatkala suplai barang terbatas dan harga merangkak naik, Bakri Siddiq menegaskan pemerintah harus hadir. “Salah satunya Pemko Banda Aceh harus mengantisipasi dengan operasi pasar agar harga barang, terutama kebutuhan pokok tak terlalu naik.”
Pihaknya pun akan senantiasa bersinergi dengan Bank Indonesia, Pemerintah Aceh, dan pemerintah kabupaten/kota lainnya untuk mengendalikan inflasi. “Seperti kebijakan subisidi biaya transpor dari pemprov yang akan kita gunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya,” katanya.
“Mudah-mudahan nanti pada momen-momen penting, dengan dukungan stakeholder terkait, kita melalui Diskop UKM dan Perdagangan selaku leading sector, akan menghadirkan operasi pasar dan kebijakan/program strategis lainnya guna memastikan inflasi pangan tidak terjadi, paling tidak bisa kita minimalkan dampaknya di Banda Aceh,” ujar Bakri.
Sebelumnya di tempat yang sama, Kepala BI Perwakilan Aceh Achris Sarwani, mengatakan TPID dan semua pihak terkait harus concern terkait ancaman inflasi pangan yang diperkirakan akan sangat tinggi di Indonesia. “Salah satunya di Banda Aceh yang menyumbang 50 persen pembentuk inflasi Aceh, selain Lhokseumawe dan Meulaboh (Aceh Barat).”
Menindaklanjuti hasil rapat TPID, pihaknya bersama pemerintah akan melakukan hal-hal yang bersifat taktis dan teknis untuk bisa segera meluncurkan program-program pengendalian inflasi dalam lima bulan terakhir 2022 dan juga pada 2023 mendatang.
“Selain operasi pasar, juga kerja sama antar daerah untuk memastikan pasokan barang terjaga karena Banda Aceh bersifat konsumen. Kami juga mengharapkan komitmen dari daerah penghasil komoditi terutama holtikultura, untuk menyuplai kebutuhan Banda Aceh, seperti Cabai Merah, Cabai Rawit, Bawang Merah, dan lain sebagainya,” katanya. (Jun)
Leave a Reply